Sambas,Detik Kalbar. id — Upaya mendorong tata kelola pertambangan rakyat yang tertib dan berkeadilan yang digagas oleh Sambas Governance Watch (SGW) melalui kegiatan Workshop Tata Kelola Pertambangan Rakyat Kabupaten Sambas yang digelar di Aula Inspektorat Kabupaten Sambas.
Kegiatan ini menjadi langkah awal penting dalam menyatukan pandangan seluruh pemangku kepentingan untuk membangun arah kebijakan daerah terkait penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), Selasa (14/10/2025)
Koordinator SGW, Uray Guntur Saputra, S.E., menegaskan bahwa pengaturan WPR bukan hanya soal aktivitas tambang melainkan upaya strategis menghadirkan keadilan ekonomi bagi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan daerah.
“Workshop ini kami gagas sebagai langkah awal untuk menyatukan pandangan seluruh pihak. Pertambangan rakyat memiliki potensi besar terhadap peningkatan PAD dan penciptaan lapangan kerja namun harus dijalankan dengan prinsip tertib, aman, dan berkelanjutan” ujarnya.
Uray menekankan tata kelola yang baik tidak hanya mengatur teknis pertambangan, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
Dalam forum tersebut Uray Guntur menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, DPRD Kabupaten Sambas, serta Kepolisian Republik Indonesia yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kebijakan publik tersebut.
“Kami sangat menghargai peran dan perhatian Pemda melalui OPD teknis serta Ketua Komisi II dan Komisi IV DPRD Kabupaten Sambas yang secara terbuka menyampaikan sikap dan pandangannya. Hal ini menunjukkan komitmen kuat dalam memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat dan kelestarian lingkungan,” ungkapnya.
Apresiasi khusus juga diberikan kepada Dr. Fakhmi, M.Si. dari Balitbangda Provinsi Kalimantan Barat, selaku narasumber utama, yang memberikan pandangan komprehensif mengenai arah kebijakan dan strategi pengembangan WPR di tingkat provinsi.
Uray berharap hasil workshop ini menjadi pijakan awal bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sambas dalam menindaklanjuti kebijakan penetapan WPR secara konkret dan berkeadilan.
“Kami berharap hasil dari kegiatan ini segera diwujudkan dalam bentuk kebijakan nyata yang memberikan kepastian hukum, memberdayakan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. WPR yang tertib dan berkelanjutan akan membawa manfaat besar bagi kesejahteraan rakyat” tegasnya.
Uray juga menambahkan dukungan penuh kepada aparat kepolisian dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Sitkamtibmas) yang kondusif selama proses penataan pertambangan rakyat berlangsung.
WorkShop yang dihadiri berbagai unsur mulai dari perwakilan OPD teknis, DPRD, akademisi, hingga tokoh masyarakat menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam membangun tata kelola pertambangan rakyat berbasis keberlanjutan dan kesejahteraan.
Langkah SGW ini diharapkan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam merumuskan kebijakan pertambangan rakyat yang berkeadilan sosial, berpihak pada masyarakat, dan ramah lingkungan.
Reporter Rizalfarizal
Social Footer