Breaking News

Sekda Sambas Dinilai Lempar Bola panas ke DPRD Soal PPPK Paruh Waktu, Pemerhati Kebijakan Publik tuding Pemda Tak Serius!



Sambas , Detik Kalbar.Id -  Polemik rencana pengajuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kabupaten Sambas makin menuai sorotan. Pemerhati Kebijakan Publik, Uray Guntur Saputra, menilai pernyataan Sekretaris Daerah (Sekda) Sambas justru memperlihatkan ketidakseriusan Pemda dalam memperjuangkan nasib tenaga honorer.
Sebagaimana diketahui, Kementerian PAN-RB telah menutup batas waktu pengajuan usulan PPPK paruh waktu sejak 25 Agustus 2025. Namun, Pemda Sambas masih menyatakan kesiapan untuk mengajukan, seolah menutup mata pada fakta bahwa waktunya sudah lewat.
“Pernyataan itu ibarat melempar bola panas ke DPRD. Jangan saling lempar persoalan, lempar solusi, atau lempar tanggung jawab,” tegas Uray Guntur kepada Detik Kalbar.id,Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, pernyataan Sekda Sambas yang menyebut tunjangan DPRD bisa dirasionalisasi untuk mendukung usulan PPPK adalah logika yang menyesatkan publik. “Tunjangan DPRD sudah jelas diatur PP Nomor 18 Tahun 2017 dan ditetapkan lewat Perda. Kalau mau dirasionalisasi, harus ubah Perdanya dulu. Itu bukan pekerjaan sederhana dan penuh risiko politik,” ujarnya.

Uray menilai, framing bahwa hak keuangan DPRD menjadi penghambat pengangkatan PPPK hanyalah upaya Pemda mengalihkan tanggung jawab. “Kenapa bukan pos belanja lain yang dirasionalisasi, misalnya perjalanan dinas, pengadaan barang, atau acara seremonial? Kenapa harus DPRD yang dijadikan kambing hitam?” sindirnya tajam.
Lebih jauh, ia menyoroti alasan Pemda yang masih ‘merapikan data’ sebelum mengajukan usulan ke pusat. 

“Pertanyaannya, sesulit itukah merapikan data? Bukankah Pemda sudah seharusnya punya database kepegawaian yang rapi sejak lama? Ini justru menunjukkan ketidakseriusan dan lemahnya kinerja Pemda Sambas” tegasnya.

Uray mengingatkan, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi, tapi menyangkut masa depan ribuan tenaga honorer yang nasibnya masih menggantung. “Kalau Pemda setengah hati, tenaga honorer yang jadi korban. DPRD harus serius mengawasi dan jangan mau dijadikan tameng politik,” pungkasnya.

Reporter Rf

Type and hit Enter to search

Close