Detik Kalbar.Id – Konflik antara Iran dan Amerika Serikat dinilai bukan sekadar dinamika geopolitik terbaru, melainkan bagian dari pola panjang intervensi kekuatan besar yang telah berlangsung sejak era Perang Dingin.
Dalam analisis yang ditulis oleh Mumtaza Chairannisa, disebutkan bahwa pergantian rezim yang terjadi di berbagai negara pascakolonial merupakan strategi yang telah lama digunakan oleh Washington untuk mempertahankan pengaruh globalnya.
Salah satu contoh awal adalah kudeta terhadap Perdana Menteri Iran, Mohammad Mosaddegh pada tahun 1953 melalui operasi rahasia yang dikenal sebagai Operasi Ajax. Kudeta ini melibatkan CIA dan intelijen Inggris (MI6), yang kemudian mengembalikan kekuasaan kepada Shah Reza Pahlavi dan membuka kembali akses Barat terhadap sumber daya minyak Iran.
Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia. Peristiwa 1965 disebut sebagai bagian dari pola intervensi yang lebih luas, bahkan dikenal dalam literatur internasional sebagai “Metode Jakarta”. Presiden Soekarno yang dikenal dengan sikap anti-imperialisme dan kebijakan nasionalisasi aset asing, akhirnya kehilangan kekuasaan di tengah gejolak politik saat itu.
Menurut kajian tersebut, Perang Dingin tidak hanya melibatkan dua kekuatan besar—Amerika Serikat dan Uni Soviet—tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas politik negara-negara berkembang di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Penelitian yang diangkat dalam buku The Jakarta Method karya Vincent Bevins mengungkap bahwa berbagai negara di Global Selatan terseret dalam konflik ideologi global, dengan konsekuensi panjang yang masih dirasakan hingga saat ini.
Di tengah tekanan geopolitik tersebut, Indonesia memilih jalur politik luar negeri “bebas aktif” serta terlibat dalam Gerakan Non-Blok yang lahir dari semangat Konferensi Asia-Afrika 1955.
Namun, dinamika global saat ini dinilai masih mencerminkan pola lama. Konflik Iran dengan Amerika Serikat dan sekutunya disebut memiliki akar yang sama, yakni perebutan pengaruh dan kendali atas sumber daya strategis.
Sejumlah kasus lain juga memperkuat pola tersebut, termasuk penggulingan pemimpin di Guatemala, Brasil, Bolivia, hingga Chile, yang sebagian besar terjadi setelah kebijakan nasionalisasi sumber daya atau reformasi ekonomi yang bertentangan dengan kepentingan Barat.
Dalam konteks kekinian, analisis ini menegaskan bahwa legitimasi demokrasi kerap bukan faktor utama dalam menentukan sikap kekuatan besar. Sebaliknya, kepentingan strategis dan ekonomi tetap menjadi pertimbangan utama dalam setiap intervensi.
Sebagai penutup, tulisan tersebut mengingatkan bahwa Indonesia perlu tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah dinamika global yang terus berubah, serta waspada terhadap pola-pola intervensi yang memiliki kemiripan dengan masa lalu.
TIM: REDAKSI DK
Social Footer